KOMPARTA SESALKAN SIKAP DPRD DKI

Komunitas Pelanggan Air Minum Komparta (KOMPARTA) menyesalkan sikap DPRD DKI Jakarta yang cenderung menyetujui kenaikan tarif air minum 30 % per Januari 2004 sesuai usulan Gubernur DKI Jakarta. Nampaknya sikap eksekutif dan legislatif setali tiga uang, dan tidak memiliki nilai kejuangan yang jelas terhadap apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Lebih bersifat mengekor dan berkonspirasi demi memuaskan suatu kepentingan tertentu.Apabila benar sikap Koeswadi Soesilohardjo(PDIP) dan Chodlary Syafi’I (PPP) seperti yang ditulis dalam media massa, maka sangat disayangkan apabila orang seperti itu yang disebut sebagai wakil rakyat. Mereka lebih layak sebagai agen asing (public relation/PR) atau memang tidak punya pendirian. Koeswadi menyetujui karena tidak ada pilihan lain dalam benaknya untuk menolak. Sedangkan Chodlary belum (!)memberi paraf persetujuan karena begitulah yang sering ditunjukkan oleh wakil rakyat di DPRD. Tergantung ”negosiasi” dan ”lobi” yang diinginkan. Selain sebagai pihak yang berpentingan, kami juga pernah merasakan apa sesungguhnya diperbuat oleh wakil rakyat di DPRD selama ini.Mestinya para pemimpin bangsa ini belajar kepada manajemen para pedagang kaki lima (PKL) atau para pengasong. Produk yang mereka jual sejak 5 – 6 tahun lalu sampai hari ini masih sama saja harganya: sebatang pulpen(ballpoint) masih Rp.1000,- , demikian pula dengan sebungkus permen polo, harganya tetap Rp.1000,-.Jangan lupa, PKL menderita dengan berbagai pungutan liar dan akibat aksi tramtib yang menyalahi sisi kemanusiaan, atau para pengasong yang naik-turun armada angkutan umum di Jakarta dan sekitarnya. Ketua Divisi Humas KOMPARTA, Suta Widhya, tidak paham alur logika yang dipakai oleh pimpinan di Propinsi DKI. Apakah takut dengan hengkangnya TPJ dan Palyja hanya karena tidak mengetahui bahwa banyak pihak lain yang mampu menggantikan? Atau karena takut terhadap utang PAM kepada asing (yang bisa dicicil tentunya)?Padahal tagihan utang yang besar ditanggung PAM tidak pernah diungkap jelas dari mana asal muasalnya kepada publik. Seakan transparansi informasi publik bukan sebagai hak asasi manusia di negeri ini. Selain tidak punya percaya diri (PD) terhadap kemampuan bangsa sendiri, ternyata pemimpin di Jakarta ini takluk begitu cepat dengan tekanan asing. Umumnya ketakutan yang dimiliki seseorang karena dia memikul segala kesalahan dan dosa terhadap sumpah jabatannya. Tipe seperti ini, takut kehilangan jabatan dan materi yang telah diberikan negara padanya. Kepada semua kaum muda yang ada di perkotaan, KOMPARTA menghimbau untuk tidak membiarkan masuknya para pemimpin yang tidak bermutu tampil dari hasil Pemilu 2004. (Hans Suta Widhya). Dikutip dari Harian SINAR HARAPAN